Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 15.902 kasus baru virus corona (Covid 19) pada Sabtu (24/7/2021). Angka tersebut merupakan tambahan kasus harian tertinggi sejak Covid 19 mewabah di Malaysia. Dilansir , ini adalah kedua kalinya dalam beberapa hari Malaysia memecahkan rekor kasus baru Covid 19, setelah melaporkan 15.573 kasus pada hari Jumat.
Daerah Lembah Klang sekali lagi menyumbang lebih dari setengah dari kasus baru, dengan 7.351 di Selangor dan 2.406 di Kuala Lumpur. Ada juga 867 kasus baru di Kedah, 804 kasus di Johor dan 712 kasus di Sabah. Sekitar 16 persen populasi telah menerima dua dosis penuh vaksin Covid 19, kata Menteri Kesehatan Adham Baba.
Hampir 16,5 juta dosis telah diberikan pada 23 Juli di bawah program vaksinasi Covid 19 nasional. "Total 34,4 persen atau 11.222.398 orang telah menerima jab pertama mereka," jelas Adham Baba. Lonjakan kasus Covid 19 terjadi ketika Malaysia menangani masalah lain seperti pertikaian politik di antara para pemimpin partai serta seruan untuk membuka kembali parlemen.
Ketika pembatasan sosial atau lockdown nasional berlanjut, warga telah membentuk gerakan "bendera putih" akar rumput untuk membantu mereka yang paling terdampak oleh pandemi dan tidak didukung secara memadai oleh upaya bantuan pemerintah. Hingga Sabtu (24/7/2021), jumlah kasus di Malaysia mencapai 996.393 kasus, dengan 153.633 kasus aktif, 7.902 kematian, dan 834.858 dinyatakan sembuh dari Covid 19. Pemerintah Malaysia telah setuju untuk memperpanjang kontrak semua kontrak petugas medis, petugas gigi dan petugas farmasi selama dua tahun setelah menyelesaikan layanan wajib mereka, sebagai bagian dari tindakan segera untuk mengatasi masalah mereka, kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Jumat (23/7/2021).
Kurangnya keamanan kerja, masa kerja yang terbatas, serta syarat dan manfaat lain dari petugas medis kontrak pemerintah baru baru ini menjadi sorotan. Mereka yang terikat kontrak mengatakan bahwa skema tersebut, yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2016, telah menjadi batu sandungan utama dalam kemajuan karir mereka. Di bawah sistem perawatan kesehatan publik Malaysia, dokter pertama tama harus menjalani masa layanan wajib selama dua tahun.
Untuk menjadi seorang spesialis, mereka perlu berlatih selama empat tahun lagi. Dengan sebagian besar dokter kontrak mendapatkan masa kerja lima tahun, mereka merasa sulit untuk menyelesaikan pelatihan spesialis mereka. Pemogokan nasional oleh dokter kontrak pemerintah telah direncanakan minggu depan untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan sistem kontrak tersebut.
Adapun sebelum tahun 2016, semua tenaga medis kontrak, petugas gigi dan petugas farmasi dipekerjakan secara tetap hingga pensiun. Menanggapi hal itu, Muhyiddin mengatakan bahwa kontrak mereka yang diterima untuk studi lebih lanjut dalam spesialisasi selama maksimal empat tahun juga akan diperpanjang, untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan pelatihan spesialisasi mereka. Dia mengatakan Kabinet memahami kekhawatiran dan masalah yang dihadapi oleh mereka yang terikat kontrak sehubungan dengan jalur karir mereka.
Dengan demikian, Kabinet telah sepakat bahwa kontrak para tenaga kesehatan ini harus sejalan dengan karir seorang perwira tetap, katanya. Mereka juga harus ditawari cuti belajar yang dibayar penuh serta sponsor yang serupa dengan cuti belajar yang dibayar penuh dan Penghargaan Pelatihan Federal, kata Muhyiddin. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan tunjangan yang diberikan kepada pegawai kontrak, termasuk hak cuti bea masuk dan tarif untuk berkunjung ke kampung halaman.
"Pemerintah memahami tuntutan tenaga kesehatan kontrak dan mengakui kontribusi dan peran mereka sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, terutama di masa pandemi Covid 19 ini,” kata Muhyiddin sebagaimana dilansir . Perdana Menteri meyakinkan bahwa masalah yang mempengaruhi dokter kontrak akan diberikan perhatian penuh dan ditangani secara menyeluruh dan efektif. "Saya telah memerintahkan Kementerian Kesehatan dan semua instansi terkait untuk menyusun rencana komprehensif dan inklusif yang melibatkan tindakan segera, rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," kata Muhyiddin.
